JAKARTA-Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) diindikasikan diintervensi asing. Itu setelah United Kingdom Climate Change (UKCC) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.
Namun menurut Musdhalifah, pemerintah berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Itu dilakukan untuk memperkuat kredibilitas ISPO sebagai indikator sawit berkelanjutan.
Kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, penguatan ISPO merupakan salah satu alat pemerintah untuk membuktikan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
“Kalau prinsip lingkungan, sosial, tata kelola yang baik itu sudah kita muat di dalam ISPO,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.
Menurut Musdhalifah, meski Indonesia sudah memiliki sertifikasi ISPO, pasar internasional belum mau menerimanya. Padahal, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan 11,2 juta hektare lahan sawit.
Citra negatif sawit yang muncul di berbagai negara atau kawasan di dunia sering membuat Indonesia terpojok. Itu yang membuat pemerintah bersama pemangku kepentingan harus berusaha keras meyakinkan negara-negara itu.
Melalui kebijakan ISPO, tambah Musdhalifah, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan agar produk kelapa sawit lndonesia dapat lebih baik lagi diterima pasar.
“Penguatan ISPO diharapkan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kualitas lingkungan hidup,” tambahnya. ass/jss
