Uni Eropa kencang menentang sawit. Dua tahun lagi (2020), setahap demi setahap sawit akan dihabisi. Jika langkah mereka tidak dilawan, maka skenario itu akan berjalan lapang. Tahun 2025 kelapa sawit hilang dari Benua Biru. Memang tidak gampang melawan negara-negara yang secara kultural dengan topografi bertolak belakang. Iklim telah menyemai tanaman tertentu subur di belahan yang satu, tetapi sulit berkembang di belahan lainnya. Alam itu telah memilah bak air dan minyak. Bisa bersatu tetapi tak akan menyatu. Perbedaan ini ternyata melahirkan proteksionisme. Sayang, proteksionisme itu bersifat menipu. Dilabeli berbagai regulasi sebagai arah untuk perdamaian dunia, kesetaraan, persamaan hak, humanisme dan menyongsong hari depan dunia yang lebih baik, maka perdagangan bebas disosialisasikan. Perdagangan bebas untuk negara maju menipu negara miskin dan berkembang. Saya masih ingat tahun 1980-an Presiden Amerika Serikat Bill Clinton datang ke Indonesia. Dia mengajak Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas itu. Soeharto setuju. Di tahun-tahun itu, ketika guru-guru di Pulau Timor masih harus ditatar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar, di perdagangan global, Indonesia sudah masuk sebagai salahsatu anggotanya. 'Penipuan intelektual' ini dalam proses waktu, perjanjian perdagangan bebas dunia itu membuahkan kesepakatan yang lebih detil. Akhirnya ada perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China, ASEAN dengan berbagai negara di Eropa dan Afrika, juga perdagangan bebas ASEAN yang efektif berlaku di tahun 2015 lalu. Indonesia sebagai negara berkembang sudah lama mengalah untuk dibodoh-bodohi. Di tengah kondisi kondusif itu, terbayang, bahwa kelak antar-negara dunia menyatu, negara hanya ada dalam peta, kendati Indonesia pasti ‘kalah’ dan kembali harus 'mengalah’. Di saat itulah, di hari-hari ini, tiba-tiba Eropa dengan tanpa malu melakukan kampanye buruk terhadap sawit. Sawit setelah dituding sebagai penyebab stroke, kanker, kolesterol dan sebagainya tidak mempan, kampanye itu kemudian diarahkan sebagai perusak lingkungan, hutan, hak asasi manusia, pangkal korupsi, sampai pada tanah gambut yang harus dibebaskan dari segala tumbuhan yang ada di atasnya. Yang menyakitkan, mereka telah nyata melakukan intervensi, menempatkan negara-negara produsen kelapa sawit sebagai daerah jajahan. Mereka bisa memperlakukan suka-suka. Dan itu terlihat gamblang ketika resolusi Eropa didengungkan, dan meminta agar keputusannya dipatuhi. Memang Indonesia masuk sebagai negara terbesar yang mengekspor minyak sawit ke Eropa. Ada dua juta ton dipasok Indonesia per tahun, dan Malaysia menempati urutan kedua sebanyak 800 ribu ton. Itu selain banyak lagi minyak sawit negeri ini yang merajai pasar India, China dan Pakistan yang disebutnya sebagai pasar tradisional. Namun potensi itu akan hilang jika resolusi itu disepakati, yang kemudian akan berubah menjadi Undang-Undang.  Perkembangan terakhir, kesepakatan antar negara Eropa itu masih kencang menolak kelapa sawit masuk Eropa. Tetapi dibanding sebelumnya, negara-negara yang mendukung ‘anti sawit’ itu jumlahnya semakin mengecil. Jika di April 2017 terdapat 640 anggota parlemen Eropa setuju membebaskan Eropa dari sawit, tahun 2018 ini, Rabu (17/1/2018) di Perancis, tinggal 429 anggota parlemen yang sepakat untuk itu. Anggota yang lain mulai ragu terhadap ‘kebohongan’ sekutunya yang menimpakan segala kerusakan bumi terhadap sawit. Eropa memang selalu punya banyak cara untuk memaksakan kehendaknya. Dalam konteks ini, gambaran Fritjof Capra dalam The Turning Point mungkin sedikit mewakili. Sebab, katanya, sesuatu yang hilang itu hakekatnya bukanlah hilang. Itu hanya berpindah ruang. Dan rusaknya alam, menurutnya, tidak semata eksploitasi dari kecerdasan manusia, tetapi juga pertumbuhan populasi yang tidak seimbang. Di tahun ini jumlah manusia sudah 7 miliar, yang diprediksi akan membengkak menjadi 9 miliar di tahun 2050. Bumi sebagai tempat tinggal satu-satunya sudah mulai kelebihan beban, sisi lain pencarian planet baru yang bisa dihuni belum kunjung ditemukan. Kondisi itu membuat manusia mulai dicekam kepanikan. Dalam bahasa Fritjof, itu akibat bumi dikotak-kotak, dan setiap kotak dibuka misterinya. Kini bumi kehilangan misteri itu, dan kerusakan bumi tidak terhindarkan, karena berebut lahan dan bahan pangan. Dalam kata lain, di tengah arus global dan digitalisasi dunia, maka manusia tidak lagi takut dengan apa saja. Yang tabu akan dilanggar agar viral, dan itu adalah harta karun yang menghasilkan profit dan power. Dalam ‘ilmu kesempurnaan versi Jawa’, gambaran Capra ini tertuang indah dalam Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating diyu’. Harmonisasi jagat itu terjaga, tatkala ambisi berhasil dikendalikan, dan yang berkuasa melakukan tindakan yang tidak adigang adigung. Tidak sombong dan arogan. Sedang FE Schumacher pakar lingkungan yang bukunya Small is Beautiful laris di Indonesia, menyebut, kerusakan lingkungan yang dimaksud bukanlah hutan yang berubah menjadi tanaman sawit atau tanaman produktif yang lain. Sebab hutan seperti itu tetap menghasilkan yang dibutuhkan manusia, yaitu oksigen. ‘Kiamat dini’ Schumacher jelas mengatakan, terbengkelainya lingkungan akibat eksploitasi yang gila-gilaan adalah penyebabnya. Dan agar itu tidak terjadi, maka perimbangan adalah kata kunci perubahan. Di era ini, teknologi adalah jalan masuk terhadap hari depan planet bumi dan manusia yang berkembang dinamis. Itu yang memperpanjang bumi lestari, sembari menunggu ditemukannya ‘tempat tinggal baru’. Menyikapi zaman yang semakin tidak tertebak ini, sudah sangat banyak aturan internasional yang memaksa setiap bangsa untuk patuh. Proteksi wilayah juga makin umum saja. Untuk itu rasanya aneh jika kemudian Uni Eropa bersikap seperti tidak punya ‘tetangga’. Seperti berdiri di menara gading, menyuruh sawit ditebang diganti tanaman bunga matahari. Sertifikasi tunggal yang mereka syaratkan juga membuat harga diri negara-negara produsen dilecehkan. Ini merupakan sikap picik dan hina negara-negara Eropa, yang menganggap bangsa lain itu bodoh. Dalam bahasa Betawi, pemaksaan itu sama dengan ‘loe boleh tanam apa saja. Tapi tanpa surat izin dari gue, produk loe tidak akan bisa dijual’. Sebuah sikap arogan yang menganggap dia superior dan yang lain inferior. Tekanan Uni Eropa itu perlu disambut dengan tekanan sama terhadap berbagai produk mereka. Jika UE tanpa malu melakukan tindakan itu, kita harus membalasnya dengan melakukan embargo terhadap produk mereka. Stop seluruh produk Eropa, dan jangan biarkan pabrik-pabriknya berbahan baku impor beroperasi di Indonesia. Sebab jika mereka tidak meniru Jepang yang membeli Mirage Amerika Serikat ketika produk mobilnya terus menaik di pasaran AS, maka paksa mereka untuk berbuat sama. Di era now, bilateral atau unilateral tidak sekadar diplomasi omongan, tetapi lebih realistis lagi. Loe larang gue jualan di negara loe. Gue juga larang loe jualan di negeri ane. Djoko Su’ud Sukahar