Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan replanting kebun sawit rakyat di Provinsi Riau. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perkebunan Riau dari BPDP-KS 2017, terdapat seluas 3.748 ha lahan perkebunan sawit rakyat (PSR) di Riau sudah masuk dalam daftar untuk direplanting. "Itu merupakan salah satu kewajiban kita (pemerintah), untuk mendatangkan dana itu sebanyak-banyaknya. Itu memang hak masyarakat Riau. Karena dana yang sekarang dikelola oleh BPDP-KS itu kan hasil dari CPO, yaitu cukai CPO yang ditargetkan pemerintah ke perusahaan yang ekspor CPO-nya," sebut Kabid Perkebunan - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau, Vera. Dikatakan Vera, sebetulnya dana ini banyak. Namun yang sudah siap itu baru dana hibah untuk bantuan bibit sawit. Sementara itu, untuk daerah pertama yang akan dilakukan peremajaan adalah 3 KUD di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang telah terdaftar di data BPDP-KS tahun 2017. "Kami dari provinsi dan kabupaten bekerjasama mempercepat mana yang duluan dari 3 KUD Rohul ini untuk direplanting. Ini kan rata-rata tujuh ratusan hektare. Ke Rohul saja ini dananya hampir Rp 80 miliar,” katanya. “Totalnya yang kita datangkan dana kalo yang 3.748 Ha ini cair semua, itu berarti kita Rp 113 miliar dana hibah. Yang dari bank atau dari petani sendiri itu kekurangannya Rp 97 miliar. Jadi totalnya dari yang sudah masuk itu dari RAB-nya total Rp 211 miliar," jelasnya. Selain menggunakan dana hibah untuk peremajaan, dana dari BPDP-KS itu juga dapat membantu petani untuk pelatihan-pelatihan supaya kemandiriannya bagus. Dikatakan Vera, tidak hanya untuk petani yang akan diremajakan kebun sawitnya, tapi yang sudah menanam pun bisa minta dana itu untuk biaya produksi atau pupuk. "Tapi itu dananya developer masih belum siap. Yang udah ada itu baru dana hibah saja," sebut Vera. Dikatakan Kabid Perkebunan, dalam data yang tercatat di BPDP-KS, Riau sudah masuk untuk direplanting seluas 3.748 Ha. Tapi masih mentok di rekomtek (rekomendasi teknik) saja. Sebab menurutnya, semua CPCL (calon petani calon lahan) masih berantakan. "Jadi usulan di kabupaten diverifikasi, dikasih ke provinsi. Di provinsi kita verifikasi lagi, lengkap, nanti dikirim untuk verifikasi pusat Dirjenbun. Nah Dirjenbun pun banyak lagi yang udah kita lalui 4 bulan kemarin. Akhirnya masuklah ke BPDP-KS,” kata Vera. “Sebetulnya disini tinggal ngomongin bank-able-nya. Kelayakan legalitasnya, KTP-nya, itu masih banyak yang gak lengkap. Karena kita baru tahu, mereka minta discan, kemarin kita kasih fotocopy. Ini masih dalam tahap scan-scan lagi," ujarnya. Secara teknis dikatakan Vera, persyaratan yang ada sudah lewat dari Dirjenbun ke Direktur BPDP-KS. Sekarang terkendala di pencairan dananya. Karena katanya, masih butuh klarifikasi yang detail untuk petani, KK, scan legalitas koperasi, dan lain-lain. “Kalau untuk launching tidak ada masalah. Kita udah siap dari beberapa bulan lalu. Tapi lokasi belum kita matangkan karena kita belum yakin datang atau tidak beliau (red, Presiden Jokowi). Tapi karena udah ada jadwalnya nanti kita tinggal koordinasi," katanya. dam