Pemerintah terus membuka pasar baru untuk minyak sawit. Langkah ini dinilai positif karena akan memperkecil tingkat ketergantungan terhadap pasar-pasar tradisional  yang sudah ada, seperti pasar China, India, dan Pakistan. Namun menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, langkah itu dibutuhkan penguatan hubungan perdagangan dengan negara tujuan ekspor. Ini untuk mengurangi hambatan perdagangan yang bersifat non tarif, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Menurutnya, minyak sawit (palm oil) perlu masuk dalam agreement. Dalam penandatanganan MoU antara Indonesia-Chile, Comprehensive Economic Partnership Agreement  (CEPA) akan menghapus tarif bea masuk produk Indonesia, termasuk crude palm oil (CPO) sawit. Dalam CEPA di Chile, palm oil masuk dalam agreement. Untuk itu menurut Joko, harusnya dalam CEPA Indonesia-EU (Uni Eropa) juga diperjuangkan palm oil. “Itu agar ada kepastian di pasar EU. Dan pemerintah sih, katanya sudah komit ‘No palm oil, no CEPA’. Ini sangat bagus,” kata Joko Supriyono pada Sawitplus.com. Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar Negeri Chile, Heraldo Munos menandatangani Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC CEPA), yang akan menghapuskan tarif bea masuk produk Indonesia untuk 7.669 pos tarif atau hampir 90% dari seluruh pos tarif Chile. Dengan ‘kemudahan’ ini, maka wilayah Amerika Latin yang bukan merupakan negara tujuan ekspor populer bagi pelaku usaha di Indonesia akan kompetitif. “Dengan IC CEPA ini, maka anggapan Chile itu terlalu jauh dan memakan biaya logistik tinggi akan terhapus,” kata Enggartiato. jss