Menjaga ketahanan pangan itu diemban banyak kementerian. Untuk itu, tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan pada Kementerian Pertanian yang langsung menangani masalah pangan. Itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Menurutnya, Kementerian Pertanian hanya bertugas sebagai eksekutor dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sebab masih ada tugas pendukung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahkan Kementerian Keuangan. "Ketahanan pangan bukan hanya tugas Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR juga harus bekerja keras untuk menghubungkan farm ke non-farm, atau lahan pertanian ke pasar," tambahnya dalam Asia–Pasific Food Forum 2017 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2017 kemarin. Menurut Menteri Keuangan ini, Kementerian PUPR memiliki tugas tersedianya infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Itu terlihat dari pembangunan infrastruktur seperti irigasi, waduk, hingga jalan raya. Sedang Kementerian Keuangan, menurutnya, bertugas untuk mengalokasikan anggaran bagi terwujudnya ketahanan pangan. Ini dilakukan dengan alokasi subsidi, hingga alokasi dana bagi setiap kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam tujuan ini. "Kami didorong mengenai ketahanan pangan. Pemerintah sedang fokus pada lahan pertanian baru atau rehabilitasi. Ini mencakup penciptaan sentra produksi beras baru di Jawa," tambahnya. Kata Sri, pemerintah juga terus berupaya menciptakan instrumen untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat, yaitu menyediakan subsidi bagi para petani demi meningkatkan produktivitas pertanian. jss