JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), mendukung penerapan teknologi bahan bakar nabati dari karet alam sebagai alternatif energi bahan bakar selain kelapa sawit. Dimana, minyak pada biji karet bisa dimanfaatkan sebagai kandungan bahan bakar.

"Saya mendukung bahwa kita mencari energi alternatif, saya juga kaget karet bisa digunakan jadi bahan bakar. Potensinya juga tinggi banget, cukup besar, dan kita melihat tingginya kandungan minyak di biji lateks. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, 1 hektar bisa ditanami 400 pohon karet, yang menghasilkan 5050 biji karet," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia melanjutkan, dalam industri karet, hasil utama yang diambil dari tanaman karet adalah lateks. Sementara biji karet masih belum dimanfaatkan, malahan dibuang sebagai limbah. "Padahal dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nabati yang potensial untuk dikembangkan secara teknis maupun keenomiannya," ujarnya.

Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, sebenarnya bisa dibuat apa saja untuk menggantikan bahan bakar selain kelapa sawit. Dia pun berharap bisa menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, dari penerapan bahan bakar berbasis karet ini.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia, Pada 2019, total produksi mencapai 3,55 juta ton/tahun, dan seluruh area perkebunan karet Indonesia mencapai 3,4 juta hektar.

Sementara itu, dilihat dari sisi pemerintah sudah siap untuk menerima penerapan bahan bakar berbasis karet. Hal itu terlihat dari keseriusan pemerintah dalam menerapkan energi alternatif di Biodiesel 30 (B30). 

"Kalau saya melihat di pemerintah itu siap sih, karena sudah menerapkan B20, B30, B50 dan bahkan selanjutnya bisa B100," jelasnya.

Namun, dari penerapan B30 tersebut banyak keluhan karena bahan bakar belum berkelanjutan, misalnya dari pelayaran yang mengeluhkan bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, harus mempertimbangkan bagaimana membangun industri yang berkelanjutan.

"Untuk mewujudkan keberlangsungan industri berbasis karet, diperlukan dukungan dan kerjasama dari pemerintah, yakni terkait konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi hasil perkebunan karet, menjadi produk yang bernilai tambah," pungkasnya. (*)