JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Oktober 2019 masih defisit sebesar US$ 1,79 miliar. Guna menekan defisit tersebut pemerintah diminta fokus menjaga kinerja ekspor komoditas andalan. Salah satunya ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, kinerja ekspor CPO sangat mempengaruhi defisit neraca dagang. Maka itu, upaya memaksimalkan ekspor CPO harus terus dilakukan. 

Nah, peluang menggenjot ekspor sawit bisa dilakukan lewat pembahasan prioritas negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). 

Menurutnya, pemerintah harus tetap menyertakan komoditas sawit dalam pembahasan IEU-CEPA. “Menurut saya, CPO harus ada di meja perundingan. Kalau alot, lebih baik ditunda dulu IEU-CEPA itu. Jadi lebih baik kepentingan CPO diutamakan, karena itu adalah salah satu komoditas unggulan yang sebenarnya bisa memenangkan banyak hal ketika IEU-CEPA berlaku,” ujar Bhima, Kamis (21/11/2019). 

Bhima mengingatkan, pemerintah agar tidak terpengaruh dengan permintaan atau desakan pengusaha yang menginginkan agar proses negosiasi IEU-CEPA ini dipercepat dengan meninggalkan sawit dalam agenda pembahasan. 

Sebab, jika sawit tidak dimasukkan dalam pembahasan ini, Bhima meyakini, Indonesia akan banyak dirugikan. Sebaliknya, Eropa sangat diuntungkan dengan perjanjian tersebut. Volume ekspor ke Benua Biru yang diharapkan akan meningkat dengan pemberlakuan perjanjian dagang tersebut dipastikan tidak akan menjadi kenyataan.

Sebaliknya, Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk-produk Eropa yang saat ini telah siap masuk Indonesia. Produk-produk peternakan, pertanian, hingga mesin pesawat terbang di antara produk yang siap menyerbu pasar Indonesia.

Jika demikian, lanjut Bhima, neraca perdagangan Indonesia-Eropa dipastikan akan defisit, khususnya di sektor pertanian. “Ini menjadikan kondisinya akan semakin buruk dibandingkan dengan sebelum perjanjian IEU-CEPA diberlakukan,” kata Bhima. (*)