JAKARTA - Sinyal Partai Gerindra bakal gabung koalisi pemerintah semakin terlihat. Di internal koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sebagian menolak bergabungnya oposisi ke kubu mereka.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres. Bahkan, kata dia, bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

"Saya tendensinya ke arah saya. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace, Senin (14/10/2019).

Ace melanjutkan, harusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk mensikapi politik saat ini," katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Menurutnya, dalam pengertian bahwa kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye kemarin.

Kemudian, lanjutnya, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sehak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya. (*)