JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta dana pungutan kelapa sawit difokuskan untuk mendukung produktivitas, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan bahwa penempatan dana sawit harus berorientasi kepada kepentingan petani. Alasannya, APBN dan APBD tidak lagi menganggarkan kebutuhan pengembangan industri kelapa sawit setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) berdiri.

“Setiap rupiah yang diambil untuk dana pungutan, sejatinya berasal dari duit petani juga. Itu sebabnya kebijakan dana pungutan yang lahir di era Presiden Joko Widodo sangat baik dan bertujuan membenahi kebun sawit rakyat," katanya.

Gulat menuturkan, program BPBD-KS yang ada saat ini mengabaikan kepentingan petani. Program Peremajaan Sawit Rakyat dengan berbagai hambatan dan kendala masih jauh dari target yang sudah dicanangkan.

Hingga kini, belum ada program sarana dan prasarana masih yang terealisasi. Penyediaan pupuk, infrastruktur jalan kebun petani, dan pabrik sawit mini, serta pelatihan SDM petani yang dihentikan 2 tahun lalu menyebabkan pengetahuan teknis tentang agronomi dan budidaya tidak ter-update dengan baik. (*)