Gubernur Riau Protes PP Gambut Langsung ke Presiden Jokowi
Protes PP Gambut terus bermunculan, karena PP itu muskil dilakukan. Jika itu dipaksakan, maka selain kesejahteraan rakyat akan melorot, juga bakal diikuti dengan gelombang pengangguran. PHK massal. Setelah Gubernur Kalimantan Barat yang melakukan protes dengan berkirim surat, ternyata langkah serupa juga ditempuh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Hanya jika Gubernur Kalimantan Barat melakukannya dengan kirim surat, maka Gubernur Riau memakai cara persuasif. “Kami punya cara sendiri untuk protes kepada presiden mengenai penerapan PP Gambut yang dipolemikkan itu,” katanya pada Sawitplus.com. PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang pengelolaan lahan gambut itu memang banyak dikeluhkan. Terutama di daerah dengan hamparan gambut luas, yang sudah sejak lama menjadi mata pencaharian rakyat di daerah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, utamanya di Riau. "Kami punya cara sendiri untuk menyampaikan protes itu. Jadi tidak perlu harus pakai surat dan segala macamnya," tambah Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman Sejak diundangkan, belum ada daerah yang berani merealisasikan PP Gambut ini. Sebab PP ini diasumsikan bakal menyulut kekacauan. Protes rakyat, karena menyangkut urusan perut. Untuk itu di arus bawah, tuntutan agar PP Gambut ini dibatalkan semakin mengerucut. Kalaulah ada yang mendukung diimplementasikan PP itu, maka itu adalah LSM yang mewakili kepentingan asing. Pemerintah Provinsi Riau juga sama. Tidak berani merealisasi PP Gambut itu akibat dampak yang akan ditimbulkannya. Sikap tegas yang mewakili keresahan rakyatnya itu justru diambil Provinsi Kalimantan Barat. Dia melayangkan surat tertulis kepada Presiden Jokowi. Ketika ditanya tentang ‘ketidak-tegasan’ menolak PP Gambut yang membuat rakyat resah itu, Andi Rachman menyebut, itu dilakukan, karena dia punya banyak waktu untuk berkomunikasi langsung. Menurutnya, keresahan rakyat tentang PP Gambut itu sudah dikomunikasikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas bersama Presiden Joko Widodo. "Jadi kita tunggu sajalah hasilnya. Kami tidak menggunakan cara seperti yang dilakukan Gubernur Kalimantan Barat, karena itu sudah kami komunikasikan," katanya. mel/jss