Kader Golkar Siap Lawan Rezim Airlangga

Jumat, 29 November 2019

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (Int)

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Bambang Soesatyo yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Viktus Murin menegaskan kader Partai Golkar di berbagai daerah tak akan tinggal diam melawan ‘Politik Suka-Suka’ dan ‘Akal-Akalan’ rezim Airlangga Hartarto.

Dia menilai politik rezim tersebut menunjukkan telah terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang berlaku hanya demi melanggengkan ambisi pribadi Airlangga.

“Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 Nobember 2019, yang dipimpin Airlangga Hartarto dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai akal-akalan yang berakibat tidak disahkannya materi Munas. Pengurus Pleno DPP merasa dijebak untuk menyetujui keputusan yang dirancang Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang penuh akal-akalan,” ujar Viktus Murin, Jumat (29/11/2019).

Dia menambahkan bahwa draft materi Munas tidak diberikan kepada peserta rapat pleno, sehingga penjelasan materi tak ubahnya seperti mendongeng, ujar Viktus Murin menjelaskan.

Menurutnya, Airlangga Hartarto selaku pimpinan rapat pleno juga tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan dan interupsi dari hampir semua penanya. Termasuk pertanyaan mengenai penggunaan keuangan partai, baik yang berasal dari APBN maupun sumber lainnya. Akibatnya, rapat pleno terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan, rapat yang tidak sehat dan penuh intrik, katanya. 

“Terkesan kuat, rapat pleno dilakukan hanya untuk menggiring keputusan yang tidak dimengerti oleh Pengurus Pleno DPP, sebab telah diputuskan secara sepihak oleh kubu Airlangga yang mendominasi komposisi kepanitiaan Munas. Termasuk dalam pembahasan dan penetapan materi Munas, Tata Cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana konsensus yang berlangsung menjelang pelaksanaan Munas,” kata Viktus.

Dia juga menambahkan bahwa  mencermati secara seksama kondisi Partai Golkar yang sudah semakin berantakan, akibat berbagai bentuk pelanggaran AD/ART dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi, maka tak heran jika pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya, serta semua pemangku kepentingan Partai Golkar berusaha melakukan penyelamatan.

Caranya dengan tidak memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dalam Munas X Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019 mendatang. (*)