JAKARTA - Pemerintah RI memutuskan untuk merevisi target luasan peremajaan (replanting) lahan kebun kelapa sawit rakyat dari sebelumnya 200.000 hektare (ha) per tahun menjadi 180.000 ha per tahun.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Kasdi Subagyono menyebutkan revisi target ini dilakukan lantaran proses pengurusan syarat administrasi yang harus dipenuhi petani kelapa sawit rakyat untuk bisa mendapatkan bantuan masih berlangsung lamban.
“Ini lebih pada posisi administrasi setelah tiga kita evaluasi. Sebenarnya usulan merevisi target sudah cukup lama kita sampaikan melalui surat. Usulan disampaikan pada Juli. Memang hari ini diputuskan tadi 180.000 ha per tahun,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Saat ini, ada delapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi petani kelapa sawit untuk bisa ikut dalam program replanting.
Di samping menurunkan target replanting, akan ada pula pelibatan surveyor independen guna mempercepat proses pemenuhan syarat administrasi oleh pemerintah. Surveyor bersama Kementerian Pertanian (Kementan) akan berperan membantu petani melengkapi syarat-syarat yang perlu dipenuhi.
Dengan direvisinya target ini, maka periode program replanting lahan sawit rakyat seluas 2,49 juta ha yang semula ditargetkan selesai dalam waktu 5 tahun, 2017-2021, juga akan semakin panjang hingga lebih dari 10 tahun.
Adapun realisasi program replanting pada 2017 hanya mencapai 4.000-an ha disusul 33.000 ha di tahun 2018. Semetara itu, sejak Juni sampai Agustus tahun ini, jumlah rekomendasi teknis yang telah diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah mencapai 51.000 ha.
Kasdi pun optimistis bahwa pihaknya bisa menerbitkan rekomendasi teknis untuk lahan seluas 15.000 ha-17.000 ha per bulan dalam kurun waktu September hingga Desember tahun ini.
Dengan demikian, hingga akhir tahun, luasan lahan yang telah mendapat rekomendasi teknis diharap bisa mencapai 119.000 ha.
Namun, jika pelibatan surveyor bisa dimulai tahun ini, dia yakin bahwa jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan hingga akhir tahun bisa mencapai 180.000 ha. (*)