PEKANBARU- Berdasarkan kinerja tahun lalu, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau telah melakukan penjaminan kredit untuk 8.045 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkat dari 2017 yang sebanyak 4.530 UMKM.

Dikatakan Direktur Jamkrida Riau Herman Budoyo, nilai penjaminan kreditnya juga tumbuh menjadi Rp955 miliar pada tahun lalu, jauh lebih tinggi dari capaian 2017 yang sebesar Rp299 miliar. Dari kinerja 2018 itu, perseroan meraih imbal hasil Rp28 miliar.

Berangkat dari kondisi ini, PT Jamkrida menargetkan laba senilai Rp2 miliar sepanjang tahun ini, naik 25 persen dari realisasi 2018 yang sebesar Rp1,6 miliar.
 
"Dengan kinerja positif beberapa tahun terakhir, kami yakin tahun ini bisa meraih laba Rp2 miliar. Tahun lalu, kami sukses membukukan laba Rp1,6 miliar," sebutnya, Kamis, 23 Mei 2019 seperti dilaporkan Bisnis.
 
Dipaparkan Herman, apabila dibandingkan Jamkrida daerah lainnya, Jamkrida Riau diklaim lebih baik karena dengan modal yang hanya Rp25 miliar bisa menjamin kredit mendekati Rp1 triliun, serta meraih laba Rp1,6 miliar. Sementara itu, Jamkrida Jakarta yang memiliki modal Rp400 miliar hanya membukukan laba Rp4 miliar pada tahun lalu.
 
"UMKM yang kami jamin kreditnya juga beragam, dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa konstruksi," ungkapnya.
 
Sektor jasa konstruksi ini termasuk beberapa proyek infrastruktur yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau seperti pembangunan flyover, gedung Mapolda, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), serta gedung rumah sakit daerah.
 
Selain itu, Jamkrida juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Riau Kepri untuk ikut dalam penjaminan kredit program peremajaan kelapa sawit. Partisipasi Jamkrida ini sejalan dengan program Pemprov Riau yang mendorong semua pihak untuk mendukung peremajaan kelapa sawit milik petani setempat.
 
Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau Syamsuar menuturkan ada sekitar 100.000 hektare (ha) kebun sawit milik petani swadaya yang perlu diremajakan.
 
"Program peremajaan kelapa sawit ini merupakan program pemerintah pusat dengan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu Rp25 juta per ha, sisanya itu diharapkan dukungan dari perbankan. Di sini ada Bank Riau Kepri dan untuk penjaminannya kami juga mengharapkan dukungan dari Jamkrida," jelasnya.(rdh)