Politik

Indonesia Berharap Belanda Menolak Kebijakan RED II 

Dubes Mahendra Siregar (Dubes RI untuk AS), dalam kapasitasnya sebagai Eksekutif Direktur Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diundang berbicara di Plenary Hall Senat Belanda, bersama Unilever, WWF Belanda dan peneliti dari Wageningen Universi

LONDON- Pemerintah Indonesia berharap kepada Pemerintahan Belanda untuk menolak kebijakan Uni Eropa terkait Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Act yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya minyak nabati yang unsustainable jika digunakan sebagai biofuel. 

Ajakan ini disampakan Eksekutif Direktur Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar yang diundang berbicara di Plenary Hall Senat Belanda, bersama Unilever, WWF Belanda, dan peneliti dari Wageningen University and Research, membahas isu kelapa sawit pada hari Kamis, 4 April 2019 yang lalu.

Tindakan diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit ini, seaka menghiraukan berbagai upaya berbagai pihak berkepentingan dalam mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk kebijakan yang telah dilakukan negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia.

Dilaporkan Antara, narasumber yang hadir dalam program diskusi menyepakati adanya perkembangan positif terkait implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti melalui kebijakan moratorium perluasan lahan kelapa sawit dan mendorong produktivitas kelapa sawit di kalangan petani kecil (smallholders).

Selain itu, kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit dengan mendasarkan pada metode Indirect Land Use Change (ILUC) yang memiliki berbagai kelemahan berdasar sudut pandang ilmiah, juga menjadi sorotan diskusi.

Karena itu terdapat beberapa masukan untuk mempertimbangkan penggunaan standar yang lebih diterima secara global, melalui pendekatan platform UN Sustainable Development Goals (SDGs).

Sertifikasi, seperti melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) juga menjadi isu yang disoroti. Meskipun sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan saat ini belum sempurna, namun terdapat arah yang positif untuk terus meningkatkan standarnya.

Diskusi mendorong adanya pendekatan-pendekatan ilmiah yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memastikan kelapa sawit yang berkelanjutan di seluruh tahapan rantai pasok.

Di akhir diskusi ditekankan pentingnya dialog dan kerja sama yang dapat mendorong adanya level playing field bagi kelapa sawit dan minyak nabati lainnya di Eropa dan untuk terus mendorong kerja sama meningkatnya kelapa sawit yang sustainable di semua tahap rantai pasok.(rdh)
 


[Ikuti SawitPlus.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar