PEKANBARU- Resolusi Uni Eropa untuk menghapus ekspor kelapa sawit dari program biofuel UE pada tahun 2020 mendatang masuk ke dalam topik yang diperdebatkan di parlemen pemuda. Dalam pertemuan itu beberapa perwakilan dari negara bagian Malaysia menggambarkan, bahwa tindakan UE itu merupakan  bentuk diskriminasi yang bermotif politik. Nur Atikah Natasha, Perwakilan dari Trengganu menyebut, bahwa resolusi itu tidak berdasar dan merupakan diskriminasi terhadap komoditas utama Malaysia. Langkah itu akan mempengaruhi lebih dari 650,000 petani kecil dan 3,2 juta orang yang bergantung pada industri kelapa sawit di Malaysia. Resolusi itu memiliki dampak besar pada Malaysia. Tidak hanya secara ekoonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Sebab ada pendapatan petani kecil yang bergantung pada ekspor. Perwakilan dari Kedah, Selavakumaran memeri pendapat agar Malaysia bergabung dengan beberapa negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk  Negara Indonesia  untuk terus melakukan  protes terhadap resolusi yang tidak tepat itu. Perdebatan itu akhirnya ditutup Menteri Pemuda dan Olah Raga Khairy Jamaluddin. emilly/mpoc