Minyak kelapa sawit terancam tidak boleh masuk Eropa. Resolusi soal minyak ini akan diberlakukan di Uni Eropa. Itu karena dua negara penghasil terbesar minyak ini, Indonesia dan Malaysia, menolak diterapkannya sertifikasi tunggal Eropa yang disyaratkan. Namun menurut Ketua Malaysian Palm Oil Council (MPOC), Datuk Lee Yeow Chor pada The Star, rencana itu masih bisa dibatalkan. Sebab penghentian impor minyak sawit yang tak memenuhi sertifikasi tunggal Eropa baru dalam tahap permohonan. Dan ini butuh waktu lima tahun untuk finalisasi. Untuk itu, menurutnya, Indonesia dan Malaysa masih punya kesempatan untuk menggagalkan ketentuan itu. Masih bisa melakukan negosiasi agar ekspor minyak sawit tidak jadi dihentikan. "Masih ada waktu untuk melakukan negosiasi mengenai masalah ini dengan Uni Eropa," katanya. “Keputusan final itu baru akan dibuat pada tahun 2021. Baik Indonesia dan Malaysia telah menyuarakan sikap ketidaksetujuan terhadap proposal itu. Dan kami masih punya waktu untuk mengubahnya,” ungkap. Menurutnya, keputusan Uni Eropa itu sebenarnya adalah soal isu dagang. Dan jika itu perdagangan, maka harus saling menguntungkan. “Jadi, bila resolusi sawit itu diterapkan, maka Malaysia dan juga Indonesia bisa melakukan aksi balasan,” tambahnya. Seperti diketahui, kendati Indonesia sudah punya lembaga sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), dan Malaysia dengan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), namun Uni Eropa tidak mau mengakui eksistensinya. Uni Eropa memaksakan kehendak, bahwa minyak sawit yang masuk Uni Eropa harus bersertifikat Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). jss