Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan replanting kebun sawit rakyat. Kali ini dilakukan di Sumatera Utara. Ini merupakan yang kedua setelah yang pertama melakukan peremajaan yang sama di Sumatera Selatan. Perkebunan kelapa sawit Indonesia didominasi rakyat. Luas kebun rakyat itu mencapai 4,6 juta hektare (ha). Kebun-kebun itu tersebar di berbagai daerah, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan di Papua. Namun hambatannya, belum banyak lahan perkebunan milik rakyat itu punya legalitas. Ini yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa lahan kelapa sawit. Sekarang pemerintah sedang mengejar untuk menyelesaikan 185 ribu ha lahan sawit rakyat. "Tadi sudah disampaikan, 4,6 juta hektare kalau dikerjakan semuanya. Paling tidak 185 ribu hektare yang harus kita selesaikan, pekerjaan besar sekali," kata  Presiden Jokowi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kecamatan Dohok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11/2017). Peremajaan kelapa sawit di kebun rakyat itu akan dilakukan menyeluruh, se Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera, dari peremajaan lahan sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan sekarang masuk ke Sumatera Utara, di wilayah Serdang Bedagai. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sertifikat untuk lahan kelapa sawit rakyat. Proses ini akan ditangani Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil."Semua provinsi akan kita lakukan. Dan supaya diingat, bahwa yang kita bicarakan ini adalah kelapa sawit milik rakyat," kata Jokowi. Kata Jokowi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk program peremajaan kelapa sawit ini. Pemerintah juga menggandeng perbankan soal pembiayaannya. "Rp 3 triliunan ada, tapi bukan masalah anggarannya karena dari perbankan juga bisa ikut masuk," tambah Jokowi. "Nanti akan disertifikatkan, asal itu hutan produksi atau hutan yang bisa dikonversi. Nanti Pak Menteri BPN, saya kira karena rakyat harus pegang sertifikat biar lebih jelas," ujarnya. jss