Perangkat Daerah Tidak Optimal Cegah Karhutla
Karhutla. (Int)
JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal tidak optimalnya perangkat daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam rapat terbatas pengendalian karhutla yang dihadiri menteri dan kepala lembaga terkait di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (16/9/2019), Jokowi menyebut sejatinya gubernur memiliki perangkat yang cukup lengkap mulai dari bupati, walikota, camat, lurah, hingga kepala desa.
Begitu pula dengan panglima kodam yang memiliki komandan rayon militer hingga babinsa dan Kapolda hingga bhabinkamtibmas.
Belum lagi BNPB dan KLHK yang juga memiliki perangkat hingga ke tingkat desa. Akan tetapi kata Jokowi, perangkat itu tidak digunakan secara optimal untuk mencegah terjadinya karhutla.
"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api pasti ketahuan sebelum menjadi ratusan titik api," tegasnya saat memimpin rapat tersebut.
Pencegahan karhutla mutlak dilakukan, sebab jika sudah kebakaran apalagi di lahan gambut, menurut mantan Walikota Solo itu, sangat sulit memadamkannya.
"Ini saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi bukan hutan tapi lahan gambut," ujarnya.
Sudah kepalang terbakar, Jokowi lantas meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap penanggulangan yang tengah dilakukan kementerian dan lembaga terkait. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB, Doni Monardo untuk melakukan hujan buatan. Hujan buatan sudah dikerjakan dan diharapkan Selasa (17/9/2019) ini dilakukan dalam skala besar.
Sementara itu dia menegaskan agar penanganan ini disegerakan. Karhutla diharapkan jangan sampai mengganggu aktifitas penerbangan.
"Sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi, aktifitas ekonomi yang tidak diharapkan," kata Presiden. (*)