Senator Ini Akan Kritik Ketum PKB Selama 5 Tahun ke Depan
Politisi dari PKB, Lukman Edy. (Merdeka.com)
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengumumkan struktur kepengurusan DPP periode 2019-2024. Nama dua eks Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy menghilang dari daftar.
Keduanya disebut bersinggungan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pada Muktamar 2019 kemarin, keduanya tidak diundang.
Lukman Edy mengaku bakal menjadi 'oposisi' di dalam PKB. Meski tidak menjadi pengurus, Lukman dan Karding tetap kader PKB. Lukman menuturkan bakal lebih banyak melakukan koreksi terhadap kebijakan partai dari luar struktur kepengurusan.
"Saya akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran PKB dari luar struktur DPP PKB. Saya akan melakukan koreksi terhadap kebijakan partai yang merugikan partai," ujar Lukman di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Senator asal Riau ini menyebut, mekanisme kritik di internal PKB tidak berjalan selama 10 tahun. Dia berkata, musababnya tidak ada yang berani mengkritik sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Karenanya, dia berjanji dalam lima tahun (5) ke depan akan menjalankan kembali fungsi kritik terhadap pengurus DPP.
"Fungsi ini yang selama 10 tahun ini tidak berjalan sama sekali. Di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum. Lima tahun ke depan saya akan menjalankan fungsi kritik konstruktif kepada pengurus DPP," jelasnya.
Lukman pun mengakui memang tidak cocok dengan konsep PKB periode 2019-2024. Karena itu, dia sendiri tidak menawarkan menjadi pengurus. Lukman mengungkap, mekanisme pemilihan pengurus baru, setiap pengurus lama bisa mengisi formulir yang berisi pernyataan kesediaan menjadi pengurus kembali.
"Semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Saya tidak mengirimkannya. Alasannya gak cocok saja dengan konsep 5 tahun ke depan paska muktamar Bali," ucapnya. (*)