Tahun Depan, Pemerintah Kucurkan Rp17,7 Triliun PMN untuk 8 BUMN
Petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik. (Int)
JAKARTA - Pemerintah masih akan meneruskan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2020. Ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi sarana transportasi, permukiman, air bersih dan sanitasi serta infrastruktur ketahanan energi.
Berdasarkan Nota Keuangan, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp17,7 triliun yang ditujukan untuk delapan (8) BUMN pada tahun depan.
Alokasi PMN sebesar Rp5 triliun ditujukan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bantuan pendanaan ini dalam rangka program penambahan kapasitas daya listrik menjadi 35.000 MW untuk memenuhi kenaikan permintaan listrik rata-rata 6,9 persen setiap tahun dan target rasio elektrifikasi 100 persen di tahun depan.
Pemerintah juga mengucurkan tambahan modal untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,5 triliun. Output yang diharapkan ialah pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR FLPP melalui porsi 25 persen perbankan. Serta membiayai 17.000 unit rumah untuk program KPR SMF pasca bencana dan program KPR SMF bagi ASN, TNI, dan Polri.
Sisanya, pemerintah menambahkan modal pada BUMN lainnya, yaitu PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp3,5 triliun atau lebih kecil dari outlook realisasi PMN tahun ini yaitu Rp10,5 triliun.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp300 miliar, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, PT PNM sebesar Rp1 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) sebesar Rp3,8 triliun.
Yang terbaru, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun dalam rangka penguatan neraca transaksi berjalan yang selama ini telah menjadi permasalahan struktural Indonesia dan terus mengalami defisit yang meningkat. (*)