Anggaran KTP Elektronik Naik Tahun Depan
Ilustrasi KTP elektronik (Int)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo menyebut jika anggaran blanko KTP Elektronik (KTP-el) tahun 2020 telah mendapatkan tambahan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Dia mengatakan, hal itu mengingat masih banyaknya permintaan blanko di tengah masyarakat.
"Kalau untuk anggaran 2020 sudah dibantu bu Menkeu, dan ada peningkatan dari tahun lalu," kata Tjahjo Kumolo.
Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang diberikan dari Kemenkeu. Dia juga belum mengetahui penambahan anggaran dari Kemenkeu pada 2020 nanti.
"Tapi pasti ada karena itukan kebutuhan prinsip melayani masyarakat dan itu ada," kata Tjahjo lagi.
Mendagri juga mempersilakan daerah untuk membuat formulir blanko KTP elektronik. Daerah juga dipersilahkan untuk mencetak formulir tersebut sesuai dengan kebutuhan.
Dia mengatakan, secara prinsip pemerintah pusat masih memiliki stok blanko KTP elektronik. Sebabnya, dia meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif guna mengambil blangko tersebut ke pusat.
Dia mengungkapkan, beberapa daerah yamg aktif di antaranya Bogor, Tangerang dan beberapa daerah di Jawa Timur. Menurutnya, sikap proaktif dibutuhkan ketimbang menunggu pengiriman yang terbilang memakan waktu.
"Kadang-kadang sampai yang dekat pun kalau habis kenapa nggak inisiatif ambil aja ke dukcapil pusat, kalau tunggu proses pengiriman kan lama, kita kan inginnya melayani masyarakat dengan baik," katanya.
Dia mengungkapkan, sejauh ini proses perekaman KTP-el sudah mencapai 99 persen. Meskipun, diakuinya masih ada banyak warga yang belum atau ingin memperbaharui kartu identitas mereka. Perubahan, kata ia, biasanya terkait status pernikahan atau gelar.
Sebelumnya, stok blangko KTP elektronik yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kian menipis. Dari total pengadaan 18 juta keping blangko KTP-el yang sudah terdistribusi sebanyak 17,6 keping dan tersisa 400 ribu.
Disdukcapil mengungkapkan hingga tahun ini belum ada lagi pengadaan blangko KTP-el. Alasannya, tak ada anggaran lagi yang tersedia untuk pengadaan blangko. Semua anggaran telah terpakai. Jadi sekarang yang tersisa adalah stok hasil pengadaan yang lama. Sementara kebutuhan di lapangan begitu besar. (*)