Pemerintah Sulit Kurangi Impor Garam
(Int)
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI menilai, saat ini belum dapat dilaksanakan pengurangan volume impor garam untuk industri.
Direktur Industri Kimia Hulu dari Direktorat Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Fridy Juwono mengatakan, sektor industri belum dapat mengurangi volume impor karena kapasitas garam lokal belum dapat memenuhi kebutuhan standar industri.
"Kalau sudah bisa memenuhi standar industri, mungkin secara bertahap kita kurangi impornya. Tapi, kalau belum, ya agak sulit juga," kata Fridy di Jakarta.
Kendati demikian, dia menjelaskan, tak sepenuhnya garam yang digunakan industri berasal dari impor. Dari kurun waktu Agustus 2018 hingga 18 Juli 2019, dia menyebutkan, sektor industri telah menyerap sebanyak 1.016.000 ton garam rakyat yang sesuai dengan kapasitas industri. Penyerapan itu hingga kini masih berlangsung sesuai dengan komitmen yang telah disepakati antara industri dan pemerintah dengan harga beli sebesar Rp900 per kilogram (kg).
Berdasarkan catatannya, kebutuhan garam industri sebesar 84 persennya masih dipasok impor. Untuk itu, dia menyatakan, akan sulit bagi sektor industri apabila impor garam dihentikan secara menyeluruh. Seperti industri makanan dan minuman (mamin), lanjutnya, standardisasi yang diterapkan industri sangat ketat sebab menyangkut rasa dan selera yang telah melekat di konsumen.
Dia mencontohkan, salah satu industri mamin berskala besar seperti Indofood sulit untuk menggunakan garam lokal. Hal yang menyebabkan adanya disparitas kualitas garam lokal dengan impor, menurut dia, adalah masa panen dini yang kerap diterapkan petambak lokal.
Hanya saja, dia meyakinkan saat ini pemerintah tengah mengarah pada pembenahan kualitas dan kapasitas garam lokal agar dapat diserap industri. Melalui PT Garam, lanjut Fridy, sudah dilakukan acuan baku mengenai standar kebutuhan garam industri sekaligus memperluas panen. Meski sejauh ini garam tersebut masih belum bisa diserap ke industri mamin. (*)