Menko Darmin: PSR Jalan Terus, Jangan Kuatir Duit BPDPKS Masih Banyak
JAKARTA-Munculnya kekuatiran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tidak bisa berjalan maksimal, dikarenakan ditundanya pungutan ekspor minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), langsung ditepis Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
"Jangan kuatir, penundaan pungutan ekspor CPO tidak akan menganggu program peremajaan sawit nasional. Sudah kami cek ke BPDPKS, duit mereka masih banyak. Jadi tidak masalah kalau pungutan ekspor ditunda," ujarnya Sabtu, 2 Maret 2019 di Jakarta.
Salah satu sumber dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah diambil dari pungutan ekspor CPO. Pungutan ini kemudiam dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebetulnya tidak hanya replanting, dana yang dikelola BPDPKS ini juga diperuntukkan penyediaan sarana dan prasarana bagi perkebunan sawit.
Kementerian Pertanian sendiri, dalam tahun 2019 ini menargetkan akan melakukan peremajaan sawit nasional sebanyak 200 ribu hektar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono mengatakan dirinya optimis target ini akan tercapai, sebab kendala adminsitrasi yang terjadi pada 2018 sudah teratasi..
"Kita optimistis hal ini bisa tercapai. Pasalnya, kendala utama itu kan soal administratif. Itu sudah kami coba selesaikan di tingkat lapangan," ujarnya.
Kasdi mengklaim selain kendala administratif, tidak ada lagi yang menghalangi. Persoalan seperti legalitas lahan pun sudah diselesaikan karena peremajaan hanya menyasar para petani yang bersedia kebunnya diremajakan.
Sebelumnya, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementan Irmijati Rahcmi menyampaikan realisasi areal Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) yang diremajakan tahun lalu sekitar 33.800 ha dari target sebesar 185.000 ha. Rendahnya realisasi disebabkan lamanya persetujuan rekomendasi teknis yang diajukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementan kepada BPDPKS.
"Areal 33.800 ha adalah yang disetujui dapat dana hibah. Ini [diajukan] Oktober sampai Desember. Jumlah surat rekomendasinya sekitar 169," sebutnya.
Total peremajaan yang sudah dilaksanakan yakni 48.634 ha, dengan perincian 14.792 ha pada 2017 ditambah 33.842 ha pada 2018.(rdh/net)