---

Pengembangan Kawasan Industri di Luar Jawa Digenjot

---

JAKARTA-Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada sektor manufaktur berbasis sumber daya alam. Upaya ini sebagai wujud konkret dari penerapan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri.

“Untuk itu, kami mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa, yang hingga saat ini progres dan kontribusinya naik signifikan. Ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Kami memproyeksi terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60% dibanding di Jawa,” kata dia dalam siaran pers, Minggu, 24 Februari 2019.

Airlangga mengungkapkan kawasan industri di Morowali, Bantaeng, dan Konawe, difokuskan pada industri berbasis pengolahan nikel, sedangkan di Palu sebagai klaster industri yang berbasis olahan rotan dan agro. Semua kawasan industri tersebut masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun kawasan industri yang sedang tahap konstruksi dan dikebut pembangunannya adalah Bitung, Sulawesi Utara. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 ini, akan difokuskan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelapa beserta produk turunannya yang diminati pasar domestik dan ekspor.

Dia menyatakan, Morowali, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi bijih nikel menjadi baja nirkarat (stainless steel). Kalau bijih nikel dijual sekitar US$ 40-60 per ton, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas US$ 2.000 per ton.

Selain itu, ekspor dari Morowali mencapai US$ 4 miliar, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan Tiongkok.

Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari 2017 sebesar US$ 3,4 miliar menjadi US$ 5 miliar pada 2018.

“Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang, dengan komposisi 27 ribu tenaga kerja lokal dan 3 ribu tenaga kerja Tiongkok. Jadi, tidak benar kalau banyak tenaga kerja asing,” ucap Airlangga.

Kemenperin juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri Teluk Bintuni di Papua Barat. Langkah yang akan dilakukan melalui skema kerja sama permerintah dan badan usaha (KPBU) atau lazim disebut public private partnership (PPP).

“Kawasan industri Teluk Bintuni akan difokuskan untuk pengembangan industri petrokimia. Apalagi, juga menjadi proyek strategis nasional,” tutur dia. (tps)