Ikuti India, Pemerintah Diminta Bekukan Greenpeace

Selasa, 05 Februari 2019

Firman Subagyo

JAKARTA-Pemerintah perlu berhati-hati dan bersikap tegas terhadap kelompok nirlaba seperti Greenpeace yang  kerap memberikan masukan yang tidak obyektif kepada penyelenggara negara. 

Bahkan, sebaiknya pemerintah Jokowi-JK  perlu menutup kegiatan Greenpeace di Indonesia karena selama tahun-tahun menjadi bagian dari kepentingan asing untuk melakukan kampanye hitam terhadap industri sawit.

Pernyataan itu disampaikan Anggota DPR dari fraksi Golkar Firman Subagyo menanggapi sikap tegas Perdana Menteri Narendra Modi yang memblokir rekening bank milik Greenpeace dengan tuduhan menerima sumbangan tak sah. Akibat pemblokiran rekening bank tersebut, Greenpeace harus menutup dua kantor perwakilannya di India.

Menurut Firman, Ketegasan menghadapi Greenpeace yang kerap melakukan kampanye hitam juga ditunjukkan pemerintah Brasil. Firman mengatakan, dirinya sempat bertemu dengan Kementerian Kehutanan dan perwakilan  senat di Brazil  dan bertanya sikap mereka dalam menghadapi kampanye hitam Greenpeace.

"Mereka mengatakan, for get it Greenpeace. Kami negara punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan. Greenpeace dan LSM lingkungan yang tidak pernah menghargai kedaulatan  Brasil, tidak pernah diapresiasi pemerintah disini," kata Firman, di Jakarta, Senin,4 Januari 2019.

Firman mengharapkan, pemerintah Indonesia punya keberanian yang sama dengan India dan Brasil dalam menghadapi Greenpeace. 

Selama bertahun-tahun  pembiaran terhadap kampanye hitam Greenpeace jelas-jelas mengganggu sangat mengganggu perekomian nasional serta kedaulatan Indonesia. Dalam setiap kampanya, Greenpeace tidak menunjukkan keperpihakan pada perbaikan kepentingan nasional.

Firman berpendapat,dalam banyak aksinya Greenpeace selau menyudutkan Pemerintah Indonesia dengan tindakan-tindakan yang merendahkan kedaulatan dan hukum. 

"Presiden saja tidak berani melanggar aturan hukum, masa Greenpeace dibiarkan bertahun-tahun melakukan pelanggaran. Indonesia harus punya sikap tegas seperti yang diakukan Pemerintah India dan brasil," kata Firman. (tps)