Naikan Gaji Perangkat Desa Jokowi Tuai Kecaman
tenaga honorer
JAKARTA— Langkah Presiden Joko Widodo menjanjikan gaji perangkat desa setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan II A menuai kecaman.
"Ini jelas tidak adil. Bandingkan dengan kami yang beberapa hari demo di depan Istana. Presiden kemana saat itu? Menemui saja tidak," kata Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI), Riyanto Agung Subekti alias Itong, Rabu, 16 Januari 2019 seperti yang dilaporkan Indonesiainside
Penyetaraan gaji perangkat desa hanya upaya tebar simpati menjelang gelaran Pilpres 2019, lanjutnya. Nah, yang luput dari perhatian nasib ratusan ribu honorer di seluruh Indonesia yang mengabdi puluhan tahun, namun hingga kini tidak jelas penyelesaiannya.
"Ini hanya tebar simpati, masyarakat pasti tahu arahnya kemana. Tapi Jokowi lupa kekuatan honorer. Jumlah kami signifikan," tegasnya.
Itong lantas menduga para pembantu Presiden memberikan informasi yang tidak benar soal honorer K2. Sehingga, apa yang disuarakan oleh honorer tidak sampai. "Mungkin dikira honorer itu partisan atau memang sudah di setting sedemikian rupa untuk pencitraan? Kami tidak tahu," tuturnya.
Meski demikian, gelora semangat perjuangan tak akan kendor ataupun surut kebelakang, tambahnya. Para perwakilan honorer yang diundang dan hadir dalam acara Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto pada hari Senin, (14/1) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) seperti mendapat kekuatan dan semangat baru untuk bergerak dan berjuang melangkah bersama Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi.
Prabowo berjanji meningkatkan kesejahteraan para guru, dengan mengangkat para guru honorer dan tenaga bantu K2 menjadi ASN. Ia juga akan memperbarui sistem upah mereka yang nantinya akan diberlakukan standar upah minimum bagi para guru baik itu guru swasta, PAUD, Madrasah, dan Yayasan. Ia berharap dengan adanya sistem ini, Pemerintah lebih bisa menjamin akan hak dan masa depan para guru.
"Insyaallah, masih ada secercah harapan bagi honorer untuk menggapai cita-cita," ujar Itong.
Seperti diketahui, honorer di seluruh Indonesia memang pantas geram. Berbeda dengan aksi para perangkat desa yang membawa kabar baik. Aksi ribuan guru honorer K2 bahkan sampai menginap di jalanan seberang Istana beberapa waktu lalu, harus berakhir sia-sia. Presiden Joko Widodo yang diharapkan mau menerima aspirasi mereka malah terkesan cuek dan enggan menemui.
Sementara itu, dengan penyetaraan setingkat ASN Golongan II yang dijanjikan, perangkat desa akan bergaji paling sedikit Rp1,9 juta. Pemerintah saat ini tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(EPJ/rd)