RAN-KSB Fokus di 18 Sentra Sawit
JAKARTA - Pemerintah akan mendorong pertanian sawit berkelanjutan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Kegiatan ini difokuskan di 18 provinsi sentra sawit. Pelakasana daerahnya akan menggunakan kesatuan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI).
Wilistra Dany Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan susunan RAN-KSB itu dibangun untuk mendukung terbitnya Perpres Sistem Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau bisa disebut Perpres ISPO.
"Tujuannya meningkatkan keberterimaan dan daya saing sawit kita di pasar internasional dan RAN-KSB akan jadi dokumen acuan dan lampiran dalam Perpres tersebut," kata Wilistra, Kamis (29/11) kemarin.
Menurut Wilistra, RAN-KSB telah diinisiasi sejak tahun 2015 dan mulai dikerjakan pada periode 2018-2023. Rencana kerjanya meliputi pertama, upaya akan implementasi nasional baik pemerintah, swasta, dan lsm. Kedua, peningkatan kapasitas pekebun.
Ketiga perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Keempat, perbaikan tata kelola dan mediasi konflik dan akhirnya, kelima, mengarah pada ISPO dan akses pasar. Namun titik berat dari RAN-KSB ini adalah untuk memastikan pertanian sawit berkelanjutan yang bebas isu legalitas lahan maupun deforestasi.
Wilistra mengatakan, pihaknya akan membangun FoKSBI pada 18 daerah yang akan mengerjakan Rencana Aksi Daerah masing-masing. Lokasi tersebut ada di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.
Terkait pendanaan untuk melakukan pertanian berkelanjutan, Wilistra mengatakan pihaknya terbuka pada anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yayasan nirlaba maupun bantuan dari negara asing.
Spesifik terkait potensi dana dari asing, Wilistra menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan dialog dengan sejumlah delegasi dari 6-7 negara Eropa pada agenda Amsterdam Declaration yang akan diadakan di Belgia pada 3-4 Desember 2018.tps