FoKSBI Sumut: Kelembagaan Petani dan Sawit Berkelanjutan Jadi Prioritas
Medan - Penguatan posisi petani dan kelembagaan petani dalam industri perkebunan kelapa sawit harus dan akan menjadi salahsatu prioritas yang akan dikerjakan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara untuk tahun 2019.
Selain itu, bagaimana merealisasikan industri perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk dengan melaksanakan good agriculture practice (GAP), juga menjadi prioritas FoKSBI yang dituangkan dalam rencana aksi provinsi (RAP).
Tekad dan resolusi itu diperoleh setelah FoKSBI menggelar konsolidasi melalui "Pelatihan dan Penguatan Peran dan Fungsi Forum Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia Provinsi Sumatera Utara" selama dua hari, yakni mulai Rabu-kamis (21-22/11/2018) di Medan.
Kegiatan ini dihadiri oleh para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Kelompok Asosiasi Petani Tapanuli Selatan.
Kemudian, hadir juga dari pihak Dinas Perkebunan Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Perkebunan Tapanuli Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Conservation International, UNDP, Kementerian Pertanian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut, Internatioal Labour Organization (ILO), PTPN III, dan unsur lainnya.
FoKSBI sendiri merupakan wadah baru berskala nasional hasil inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan didukung oleh United Nation Development Programme (UNDP). Di Sumatera Utara, FoKSBI terlebih dahulu hadir di Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu menyusul di tingkat provinsi.
Para peserta dalam pelatihan FoKSBI Sumut tersebut berharap pascapelatihan akan disusul dengan pembentukan FoKSBI di 12 kabupaten penghasil sawit, minus Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah mempunya FoKSBI terlebih dahulu.
Para peserta juga berharap ada Sekretariat Bersama di tingkat provinsi yang bisa menjadi pusat kegiatan dari pelaksanaan RAP, dan dikonsolidasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi.
Dalam pelatihan yang sangat partisipatif itu juga mengemuka berbagai persoalan yang terkait pengembangan sawit berkelanjutan, termasuk di tingkat petani sawit.
Guslan Siregar dari Kelompok Asosiasi Petani Tapanuli Selatan, contohnya, dalam pelatihan tersebut mengakui bahwa sering petani sawit sulit berkomunikasi dengan berbagai pihak bila ada masalah.
Ia berharap FoKSBI Sumut dan di tingkat kabupaten di masa depan harus punya kelembagaan dan peranan yang kuat agar bisa memediasi persoalan-persoalan yang terkait sawit, termasuk yang melanda para petani sawit.
Selain itu muncul harapan agar dinas-dinas terkait atau yang sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di tingkat provinsi, bisa saling dipertemukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Dr Hj Sabrina agar setiap OPD yang bisaling berkolaborasi dalam mewujudkan RAP yang dilahirkan FoKSBI Sumut. hendrik