Rumahkan Honorer, Taufik Arrakhman Tanggapi Kebijakan Pemprov RiauÂ
PEKANBARU - Adanya wacana Pemerintah Provinsi Riau untuk merumahkan sebanyak 10.000 tenaga honoror sebagai salah satu cara atasi defisit anggaran, ditanggapi Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman.
"Saya belum mendengar kabar tersebut, kalaupun ada kita minta kecermatan Pemprov Riau dalam menyikapi masalah ini," terang Taufik kepada wartawan, Kamis (30/8/2018).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pada prinsipnya, kalau memang perlu, lebih baik pembangunan infrastruktur yang ditunda dari pada tenaga honorer yang dirumahkan.
Karena, terangnya, jika pekerjaan mereka ditiadakan, maka akan banyak jiwa yang teraniaya. Selain itu, akan menimbulkan dampak sosial yang besar, dan tingkat keamanan yang juga mulai berkurang
"Untuk itu saya minta hal ini dikaji kembali oleh pihak Pemrov. Saya meminta kalau kita harus rasionalisasi anggaran, tunda pembangunan insfrastruktur, jangan jadikan tenaga honorer tumbal dan jalan keluar untuk masalah keuangan daerah saat ini," sesalnya.
Tambahnya lagi, bila memang keberadaan para honorer melebihi, berarti sebelumnya ada pembiaran dari pihak Pemprov. "Padahal kami sudah jauh-jauh hari mengatakan, kalau ingin mengevaluasi harusnya dari jauh-jauh hari. Tapi
Kenapa baru sekarang dipermasalahkan," ucapnya.
Sebelumnya memang ada pemberitaan mengenai akan dirumahkannya tenaga Pemprov Riau sebanyak 10.000 orang yang disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Akhmad Hijazi beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan pada tahun 2019 mendatang, Kepala OPD dipersilahkan membuat formulasi di masing-masing dinas dan badannya untuk pengurangan pegawai kontrak sebagai upaya rasionalisasi anggaran. Ini dikarenakan, melihat kondisi keuangan yang semakin hari semakin menyusut. ezy