Suarakan Sawit, Pemerintah akan ke PBB 

Ahad, 01 Juli 2018

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, pemerintah akan menyuarakan masalah sawit dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa September mendatang. Dia mengatakan sawit memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan.

"Nanti September di PBB menyangkut masalah dampak dari phasing out terhadap kemiskinan. Jadi SDG-s itu kan dibentuk negara-negara maju di Indonesia itu kelapa sawit itu sangat berpengaruh terhadap perbaikan kemiskinan terutama di small holders. Jadi gini ratio Indonesia itu dari hasil penelitian banyak turun salah satunya karena palm oil," jelasnya.

Dengan kondisi itu, dia mengatakan, Indonesia ingin ikut menentukan kriteria pemanfaatan minyak sawit hingga 2030. Luhut bilang, penentuan kriteria implementasi pada Februari tahun depan.

"Kita jangan terima kriteria saja, lu harus lihat kriteria kita juga. Oleh karena itu dalam pertemuan nanti Agustus, maupun nanti di PBB dan ujungnya di COP23 di Polandia. Sehingga saat Februari tahun depan kita berharap ingin posisi kita sudah lebih bagus," ujarnya.

Dia mengatakan, minyak sawit merupakan sesuatu yang penting bagi Indonesia. Sebab, Indonesia ke depannya bergantung pada minyak sawit.

"Pendapatan negara terbesar ke depannya adalah palm oil. Kita ingin menunjukkan ke dia, kita nggak akan menambah lahan, tapi kita mau replanting, sehingga produktivitas lahan small holders yang kira-kira 2 ton per hektar itu bisa menjadi 6-8 ton per hektar," terang Luhut. detik.com/se