Jatah Replanting Provinsi Riau Seluas 25.423 Hektar, BPDPKS : Masih Bisa Diubah
Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di indonesia. Luas kebun sawit yang terdata secara resmi di Provinsi Riau adalah seluas 32,4 juta Hektar. "Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan sawit di Provinsi Riau terbagi menjadi tiga, yaitu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS), dimana pengelola yang paling luas adalah Perkebunan rakyat, kemudian diikuti oleh Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negara,"sebut Ferry Hc, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau saat prescon, senin (7/5/2018). Saat ini, perkebunan rakyat memiliki beberapa tantangan. Mulai dari produktivitas yang rendah, permasalahan status lahan, hingga penanganan kebun yang belum memenuhi standar Good Agricultural Pracitices (GAP). "Hal tersebut mengakibatkan hasil yang dinikmati oleh pekebun menjadi kurang maksimal dan kurang diterima oleh pasar global,"ucapnya. Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan dan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 jo. Perpres No. 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan, mekanisme untuk memperoleh dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan. Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit. "Peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS per hektar atau per tahun. Kegiatan peremajaan ini juga mencakup penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut," ujar Beni Setiadi, Kepala Divisi Umum dan SDM BPDPKS. Bantuan yang diberikan dari dana BPDPKS adalah sebesar 25jt/ha, dengan maksimal 1 KK mendapatkan dana bantuan/hibah tersebut untuk lahan seluas 4 Ha (Rp.100jt) Pada tahun 2017, dari usulan Provinsi Riau seluas +9.458 Hektar, peremajaan sawit rakyat tetah terealisasi seluas 3.591 Hektar. "Realisasi tersebut telah sampai pada tahap pencairan dana untuk kebun seluas 2.993 Ha dengan total dana hibah Rp 74.825.000.000,"ucapnya. Peresmian acara tersebut akan dilakukan melalui launching sekaligus penanaman serentak Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Riau oleh Presiden Jokowi pada tanggal 09 Mei 2018, di KUD. Subur Makmur, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. "Peremajaan Sawit Rakyat pada KUD. Subur Makmur dilaksanakan untuk kebun rakyat dengan luas 328 Ha yang merupakan milik dari 131 KK,"tambah Beni. Selanjutnya, untuk tahun 2018 Kementerian Pertanian telah menetapkan target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 185.000 Hektar dengan target Provinsi Riau seluas 25.423 Ha. "Target peremajaan kelapa sawit tersebut, masih bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada perkembangan dilapangan dari provinsi dan kabupaten atau kota sesuai kesiapan atau kesanggupan target pelaksanaan peremajaan di wilayah masing-masing,"tukasnya. es