Dirjenbun : Replanting Tak Semudah Membalik Tangan
JAKARTA-Presideen Joko Widodo (Jokowi) batal melakukan replanting kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau. Jadwal kedatangan berubah-ubah dan akhirnya batal datang hingga bulan Februari ini. Menurut Dirjenbun, dalam program replanting itu melibatkan semua pihak. Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, juga perusahaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani. “Jadi untuk melakukan replanting itu tidak semudah membalikkan tangan. Replanting ini menjadi tanggung jawab semua,” katanya. Untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani tahun 2018 ini Ditjen Perkebunan menganggarkan seluas 185 ribu hektare. “Dan ke depanm petani wajib bermitra dengan perusahaan sebagai pembeli hasil petani atau sebagai bapak angkat,” katanya. Menurut Dirjenbun Bambang Wahyudwiantoro, sawit memegang peranan penting ke depan. Bahkan ketika energi berbahan baku fosil habis, maka energi terbarukan berbahan kelapa sawit adalah jawabannya. Untuk itu, seharusnya kelapa sawit dilindungi. Melindungi sawit menurutnya, sama dengan melindungi petani. Itu karena menurut data tahun 2017, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 14,02 juta hektare, sekitar 5 juta hektare dimiliki petani. “Jadi dengan membenahi perkebunan petani sama saja dengan membenahi perkebunan kelapa sawit. Itu karena tidak sedikit kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit,” tambahnya. Perlindungan itu termasuk terkait replanting. Sebab dari sekitar 5 juta hektare, sebanyak 2 jutaan hektare tanamannya sudah tua dan tidak sedikit yang menggunakan benih tidak bersertifikat. Akibat itu, maka produktivitasnya jauh di bawah potensi yang seharusnya. Saat ini produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan milik petani hanya sekitar 10 – 12 ton-/hektare/tahun. Seharusnya, potensinya bisa mencapai 30 ton/hektare/tahun. “Dengan meningkatkan produktivitas perkebunan petani, itu sama saja dengan meningkatkan kesejahteraan petani,” tambah Bambang. ass/jss