Gelar FGD, Apkasindo Kasi Award ke Kejati dan Kapolda

Rabu, 22 Februari 2023

PEKANBARU -- Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, diperlukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang merupakan salah satu program strategis nasional, melalui penjagaan luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi.

Oleh karena itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Focus Grop Discussion (FGD) yang diikuti ratusan petani yang menyebar di Riau, di Hotel Furaya Pekanbaru, Selasa (21/2/2023).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan sawit milik petani swadaya, sehingga kualitas lahan meningkat tanpa harus memperluas lahan apalagi dengan merusak hutan.

 

 

"Apa yang menjadi cita-cita Apkasindo juga merupakan cita-cita petani kelapa sawit. Ini juga merupakan upaya negara untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan," kata Gulat dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru Dr Supardi SH MH, yang turut serta memajukan sawit di Riau, dengan mempelajari kondisi petani, sehingg melakukan pendampingan terhadap penetapan harga TBS secara rutin, hingga saat ini memasuki 4 bulan dan membuahkan hasil yang menggembirakan terhadap harga TBS.

"Alhamdulillah, dengan didampingi Kajati, Riau yabg sebelumnya berada pada rangking 3 dan 4 untuk harga TBS, dalam 4 bulan ini menjadi juara 1, tanpa terkalahkan provinsi lain," ujarnya disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Ia menambahkan, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Sumatera juga sudah mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Riau, dengan memberikan pendampingan oleh Kajati masing-masing daerah.

Dalam waktu yang sama, ia juga mengapresiasi Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, yang juga memberikan dukungan untuk kemajuan sawit di Riau.

Disela-sela kegiatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan untuk Kajati Riau dan Kapolda Riau, yang sudah banyak membantu para petani sawit.

"Demi proses transparansi dan harga sawit berkeadilan, kami turut serta memberikan pendampingan. Penghargaan atau apa pun itu, bukan tujuan saya, tapi jika diberikan, saya sangat berterimakasih sekali. Saya melaksanakan tugas ini karena sangat berdampak kepada rakyat, yang juga dibantu pihak kepolisian dan Dinas Perkebunan. Banyak hal lainnya yang perlu pendampingan, sehingga terus lebih baik kedepannya," kata Kajati Riau dalam kesempatan itu.

Sementara itu, Kapolda Riau mengatakan, pihaknya berterimakasih dengan penghargaan tersebut, dan pihaknya bangga bisa turut serta dilibatkan dalam memajukan perkebunan sawit di Riau yang menjadi salah satu sektor peningkatan perekonomian daerah.

"Ini merupakan vitamin dan motivasi bagi saya dan Kajati, untuk betul-betul memahami arti kata sahabat. Kami juga minta agar terus dilibatkan, termasuk untuk kegiatan Focus Group Discussion secara berkelanjutan. Sawit memberikan devisa negara yang cukup besar. Maka wajib bagi kami untuk mendukung," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Kawali Tarigan mengatakan, latar belakang program peremajaan sawit rakyat adalah dukungan dana dari BPDP-KS yang merupakan program stategis presiden Joko Widodo yang sangan diharapkan oleh petani sawit, terlebih lagi sawit terluas tersebut ada di Riau dengan total 4 juta hektar dan 2.6 juta hektar ada kebun petani swadaya. Sementara lebih kurang 65 persen yang mana siap di remajakan.

"Salah satu contoh PSR Apkasindi di kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh presiden RI tahun 2018 dan dipanen oleh wakil presiden KH Ma'ruf Amin pada tahun 2021 hal ini tentunya membuat kita terdorong untuk menggelar FGD ini selama 21-23 mendatang dengan harapan pencapaian PRS ini segera terealisasi," imbuhnya.

Ia juga menambahkan, FGD ini bertujuan bagaimana upaya mempecepat program PRS, bagaimana mencari solusi terhadap kendala yang di alami petani, status kawasan, tidak overlapping dengan HGU dalam mempercepat ATR/BPN yang segera direvisi dan ini semua akan dikupas tuntas tentunya dengan menghadikan beberapa pakar yang ahli dibidangnya.

Sementara itu, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Arista Jaya, MEng Sc mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas).

Tujuan Gempatas tersebut di antaranya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. Dan juga sebagai upaya mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut dikatakannya juga perlu dilakukan para petani sawit.

"Para petani sawit, coba mulai pasang tanda batasnya. Manfaat utamanya, membuat panjang umur da panjang rezeki. Kita dan tetangga jadi akur dengan tetangga, silaturahmi bikin panjang umur. Murah rezeki tidak ada masalah dikemudian hari," imbuhnya.

Hadir dalam FGD tersebut, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN (Virgo Arista Jaya, M.Eng,Sc), Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah (KH. Imam Aziz), Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar (Muhammad Rizal Ismail, SP,. M.Si, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan/Dewan Pembina DPP APKASINDO (Mayjen TNI (purn) Erro Kusnara, S.Ip).

Hadir juga Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Dr. Supardi, SH., MH), KAPOLDA RIAU (Irjen. Pol Muhammad Iqbal, S.I.K.M.H),  Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau (Asnawati, SH.,M.Si), Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru atau yang mewakili, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir. zulfadl, Ketua PWNU Riau (T. Rusli Ahmad, SE.,MM), Kapolresta Kota Pekanbaru atau yang mewakili dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau (H Syafaruddin Poti, SH .,MM). (Lin)