Pasca Larangan Ekspor, PKS Tetap Beli TBS Petani Non Mitra Maski Tanki Penuh
Hendri Endy Ketua Kompartemen Agro Industri Gaoki Riau
PEKANBARU - Sejak ditetapkannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor), migor dan Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April lalu, mestinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak lagi membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani non mitra.
Sebab kalau pun dibeli, PKS justru masuk dalam zona gambling. Dibilang begitu lantaran belum tentu Crude Palm Oil (CPO) hasil olahan TBS itu bisa segera terjual.
"Kita tengok sajalah pada lelang di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Berkali-kali Withdraw. Itu menandakan bahwa pasar tidak jelas," kata Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau, Hendry Endy, kepada wartawan.
Tapi lantaran memikirkan ekonomi petani dan agar TBS tidak membusuk jelang lebaran lalu kata Hendry, PKS pun masih tetap membeli TBS petani itu meski mau tak mau harus dengan harga yang lebih murah.
"Pertimbangan membikin harga lebih murah ya lantaran itu tadi. Kita enggak tahu sampai kapan CPO berada di tangki timbun akibat enggak adanya kepastian kapan CPO itu akan laku. Keputusan semacam ini kan sangat beresiko," ujarnya.
Bagi PKS yang punya kebun kata Hendry justru makin dilematis. Sebab CPO hasil olahan TBS dari kebun inti saja belum jelas kapan akan laku, tapi perusahaan musti tetap membeli TBS petani mitra.
"Soalnya kan sudah ada aturan bahwa PKS perusahaan perkebunan sawit anggota GAPKI wajib membeli TBS petani plasma atau KKPA dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga TBS petani swadaya yang sudah jadi mitra perusahaan. Kalau yang belum mitra, gimana pula kita akan membeli sesuai harga penetapan tim? Lagi-lagi saya bilang, CPO dari kebun inti saja belum jelas kapan laku, gimana pula mau beli TBS petani non mitra," terang Hendry.
Jadi kata Hendry, ada baiknya siapapun itu, jangan gegabah melontarkan opini yang bisa saja justru akan makin memperkeruh suasana. "Apalagi sampai bilang kebijakan yang diambil PKS merugikan pekebun sawit swadaya.
"Enggak ada sama sekali. Dilematis memang. Kalau tidak kita beli, entar dibilang gimana. Kalau dibeli dengan harga murah, begini pula komentar yang muncul. Kalau kepastian penjualan dan harga jelas, siapa sih yang tak mau membeli dengan harga yang bagus. Toh waktu semuanya dalam kondisi normal, PKS membeli dengan harga bagus kok," ujarnya.(rls)