Menkeu : Hilirisasi Penting untuk Tingkatkan Pendapatan Negara
JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hilirasi sawit yang didengungkan Presiden Jokowi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor mengingat komoditas ini menjadi andalan ekspor Indonesia.
“Semakin hilir meningkat, nilai tambahnya semakin besar sehingga jika diekspor pastinya mendatangkan devisa yang lebih besar yang bisa dipergunakan bagi kesejahteraan Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam 17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook di Jakarta, Rabu 1 Desember 2021.
Sri Mulyani menilai, komoditas sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan baku industri dan diolah untuk menjadi produk-produk industri.
“Hanya saja, hilirisasi produk kelapa sawit Indonesia belum terkembang. Karena itu, Presiden meminta fokus kebijakan pemerintah pada sektor ini adalah mengembangkan nilai tambah dari produk kelapa sawit melalui hilirisasi.”
Selain meningkatkan pendapatan negara, Sri Mulyani mengatakan, hilirisasi pastinya meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan pelaku sektor perkebunan kelapa sawit lain.
Menurut Menkeu, sawit punya peran penting tidak hanya bagi perekonomian tapi juga pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan catatannya, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam sektor perkebunan ini sebagai petani sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan, sebanyak 12 juta tenaga kerja terlibat secara tidak langsung dengan produk kelapa sawit.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong peningkatan produktivitas petani sawit mandiri tersebut.
Hal ini karena sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani mandiri yang lahannya terbatas dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta sawit besar.
"Ini tugas BPDPKS untuk membantu petani mandiri dari sisi replanting dan produktivitas sawit per hektarnya sehingga bisa meningkat kesejahteraan petani sawit," kata Menkeu.
Ia mengungkapkan sumbangan devisa dari sektor ini sebanyak US$21,4 miliar, atau lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa ekspor non migas.
"Kami juga menggunakan sawit untuk mengatasi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel," kata Sri Mulyani.(rls)