Kemendag Ajak Pelaku Usaha Lawan Kampanye Negatif Sawit
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. (Int)
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong semua pihak untuk turut serta dalam melawan kampanye negatif soal minyak sawit mentah atau Crode Palm Oil (CPO), khususnya dari pasar Uni Eropa.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah saat ini terus berupaya melakukan upaya untuk membentuk persepsi positif tentang sawit di pasar dunia. Mengingat kelapa sawit saat ini merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.
"Sawit adalah salah satu penopang ekspor Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana pun harus diperjuangkan. Kita ingin sawit memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya pengusaha tetapi juga petani sawit, buruh di industri sawit dan seluruh masyarakat pada umumnya," kata Jerry dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).
Jerry menggandeng pelaku usaha bersinergi untuk lebih menggalakkan diplomasi dan kampanye sawit di luar negeri. Dari sisi diplomasi, kata Jerry, perjanjian perdagangan yang didorong pemerintah bisa meningkatkan daya saing produk sawit. Dengan perjanjian seperti FTA dan CEPA, tarif masuk produk Indonesia bisa ditekan hingga 0 persen sehingga bisa menekan harga.
"Perjanjian perdagangan itu kunci, karena dari situ kita mendapatkan preferensi tarif hingga 0 persen. Itu sangat menguntungkan sekali karena menghasilkan harga yang kompetitif," katanya.
Namun, menurut Jerry, perjanjian perdagangan saja tak cukup. Dia menyadari ada isu sensitif soal sawit yang dapat mengganggu proses perundingan perdagangan. CPO sering dituding sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan di samping tuduhan-tuduhan lainnya.
"Kita menyadari bahwa ini bukan semata-mata berkaitan dengan isu negatif itu sendiri, tetapi berkaitan dengan kepentingan yang ada di baliknya. Minyak-minyak nabati lain belum ada yang seefisien kelapa sawit dan karenanya pasti akan ada yang akan kalah jika bersaing secara bebas. Itulah sebabnya banyak instrumen dipakai untuk membuat kelapa sawit terhambat di perdagangan internasional," jelasnya. (*)