Waka GAPKI Riau : Petani Swadaya Memang Perlu Campur Tangan Pemerintah

Jumat, 20 Oktober 2017

Presiden Jokowi baru saja membuka secara simbolis replanting kelapa sawit di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini start awal bagi peremajaan tanaman kelapa sawit di Indonesia. Di Sumatera Selatan itu Presiden Jokowi melakukan replanting terhadap 4.446 hektar lahan sawit rakyat. Itu merupakan bagian dari target pemerintah yang tahun ini akan mereplanting sawit rakyat seluas 20.780 hektar. Di acara ini Presiden Jokowi membagikan sertifikat kebun rakyat. Juga memberi instruksi pada Menteri LHK untuk mengeluarkan kebun sawit rakyat dari kawasan hutan. Menurut Suharto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Waka GAPKI), Provinsi Riau, apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu tepat. Presiden sangat paham apa yang terjadi di lapis bawah, dan itu yang kemudian diberi solusi oleh Sang Presiden. Sebab menurut Suharto, saat replanting, petani swadaya selalu kesulitan dana. Untuk mencari sumber pendanaan ke bank, mereka terbentur legalitas lahan mereka. Untuk itu mereka sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah. “Jadi untuk petani swadaya ini memang perlu campur tangan pemerintah. Beda dengan petani plasma yang bermitra dengan perusahaan. Mereka sudah di-cover perusahaan,” katanya pada Sawitplus.com. jss