KPU Resmi Tunda Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi pilkada. (Int)
JAKARTA - Perhelatan pemilihan kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun wali kota (pilkada) serentak akhirnya ditunda.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilihan Pilkada Serentak itu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran No. 8/2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.
Dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait viru corona sebagai pandemi global.
Di samping itu, KPU mendasarkan keputusannya atas pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran virus corona sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan KPU," demikian tertulis dalam SE, Minggu (22/3/2020).
Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Bagi KPU kabupaten-kota yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak Covid-19, maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari.
Sementara terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU di tingkat provinsi diminta melaporkan perkembangan tahapan dan pelaksanaan penundaan tersebut kepada KPU pusat. (*)