Pemerintah Dorong Badan Usaha Bangun Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga

Kamis, 27 Februari 2020

Ilustrasi jaringan gas rumah tangga. (Int)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan peran badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam pembangunan jaringan distribusi gas bumi mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso bilang kontribusi maksimum pemerintah sebesar 20 persen dari total biaya pembangunan jaringan disribusi gas (jargas).

"Kalau kita lihat APBN, pembangunan infrastruktur bukan hanya di subsektor migas saja. Pemerintah paling hanya bisa berkontribusi sekitar 15 persen sampai 20 persen dari total biaya pembangunan jargas. Selebihnya diharapkan dari badan usaha," jelas Alimudin, Kamis (27/2/2020).

Asal tahu saja, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga mencapai 4 juta sambungan rumah hingga tahun 2024.

Alimudin melanjutkan, biaya pembangunan satu sambungan di daerah yang belum tersedia fasilitas sekitar Rp11 juta. Namun untuk wilayah yang fasilitas telah tersedia, dana yang dibutuhkan sekitar Rp7 juta.

"Soal biaya ini tergantung daerahnya, juga tingkat kerapatan penduduknya karena biaya material itu yang utama," jelas Ali.

Pemerintah berupaya agar biaya pembangunan jargas dapat lebih ditekan, sehingga badan usaha tertarik untuk berinvestasi. Menurut Alimudin, dengan penerapan biaya di bawah Rp7 juta, diprediksi sebagian badan usaha bisa turut berinvestasi.

Untuk itu, ia memastikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu demi mendorong terciptanya biaya yang murah. Studi mengenai pembangunan jargas oleh badan usaha tengah dilakukan. Pemerintah berharap dapat memperoleh kajian yang komprehensif, serta rekomendasi yang tepat.

Sekedar informasi, salah satu badan usaha yang telah menyatakan siap membangun jargas adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Konsep untuk kerjasama tersebut, masih dalam pembahasan.

"Kami sedang cari konsep yang tepat seperti apa. Tim kami sedang membicarakannya dengan PGAS," kata Alimudin.

Alimudin mengharapkan dukungan dari semua pihak, sehingga tujuan gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, dapat terwujud.

“Kalau misinya menjadi pioner dalam pemanfaatan gas bumi, kerja sama bisa jalan. Tapi kalau semata-mata keekonomian, berat juga,” tandasnya.

Kementerian ESDM menyebutkan, dengan menggunakan dana APBN, sejak tahun 2009 hingga 2019 atau satu dekade, telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 400.269 sambungan rumah. Untuk tahun 2020, rencananya akan dibangun 266.070 sambungan rumah di 49 lokasi pada tahun 2020. Jumlah ini berarti 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 74.496 sambungan di 16 kabupaten/kota. (*)