Jokowi Perintahkan Men-LHK Keluarkan Kebun Sawit Petani dari Status Hutan

Ahad, 15 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar kebun milik petani yang masuk dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu, kebun ini harus segera diberi sertifikat secara gratis. "(Perkebunan) yang masuk kawasan hutan sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk nantinya diberikan sertifikat. Tapi ini khusus untuk kelapa sawit milik rakyat, yang sudah pegang sertifikat yang hadir di sini tolong diangkat biar kelihatan. Nanti setelah ini akan lebih banyak lagi yang pegang sertifikat," kata Presiden pada acara Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (13/10). Dalam kesempatan itu Presiden mengingatkan kepada para petani agar serius dalam mengikuti program peremajaan (replanting) tanaman sawit ini. "Ini perlu saya ingatkan, hari ini sudah mulai peremajaan, replanting, tapi setahun lagi atau awal 2019 akan saya cek kembali. Kerja dengan saya pasti saya cek, enak saja tidak dicek, jadi barang atau tidak? Jadi bibitnya, jadi bener dan baik tidak? Harus dicek. Kalau tidak dicek, enak nanti, setuju tidak?" kata Presiden. Menurutnya,  di Musi Banyuasin ini akan diremajakan 4.400 hektare (ha) kebun sawit yang sudah tua.  “Biayanya ditanggung pemerintah, bibitnya diberi, benih untuk palawija jagung juga diberi, kurang apa?" ungkap Presiden. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas kelapa sawit Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 ton/hektare/tahun. Padahal potensinya dapat mencapai 8 ton/hektare/tahun. Faktor utamanya adalah kondisi pohon kelapa sawit, khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak. Selain itu juga penggunaan benih yang bagi sebagian petani belum menggunakan benih unggul bersertifikat sehingga perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas sekitar 2,4 juta hektare. Peremajaan kelapa sawit di Sumsel dilakukan untuk lahan seluas 2.834 hektare untuk 1.308 kepala keluarga. "Ini kita mulai di Sumatera Selatan lebih dulu. Bulan depan saya dorong masuk ke Sumatera Utara, bulan depannya lagi masuk ke Jambi lalu ke Riau. Tahun ini kita memang akan konsentrasi dulu di pulau Sumatera, tahun depan baru akan saya dorong masuk ke Kalimantan. Kita memang ingin kerja fokus supaya gampang dicek, gampang dikontrol," tutur Presiden. Presiden menargetkan agar kebun kelapa sawit rakyat juga dapat memproduksi hingga 8 ton/hektare/tahun. "Ini bibit nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton, per hektare, CPO. Biasanya petani yang sekarang yang pohonnya sudah 20-25 tahun hanya 2 ton, benar? Berarti kan 4 kali lipat, tapi yang namanya tanaman juga sama dengan kita, harus dirawat, harus dipelihara, kalau swasta bisa, perusahaan bisa, petani pekebun juga harusnya bisa," tegas Presiden. jss