Kapolda Majukan Sektor Ekonomi dengan Sawit
PEKANBARU - Asosiasi Perkebunan kelapa sawit di antaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Apkasindo dan Aspekpir menggelar silaturahmi dengan Porkopindo Riau. Acara yang digelar Kamis (19/11/19) ini langsung dihadiri Kapolda Riau dan Wakapolda Riau.
Turut hadir dalam acara tersebut Dewan Pembina Gapki Riau, Dr Ir Hinsatopa Simatupang, Ketua Plt Gapki Riau, Hartono, Ketua DPW Apkasindo, Gulat Manurung, Ketua DPP Apkasindo Riau, Santa Buana, Ketua Aspekpir, Setiono dan jajaran pengurus masing masing Asosiasi perkebunan sawit.
Himsatopa Dewan Pembina Gapki Riau kepada wartawan, Kamis (19/12) mengatakan, saat ini 2.4 juta kebun sawit dan yang sudah tergabung ke Aspekpir hanya 144 hektar sementara yang masuk anggota Apkasindo belum 10 persen. Begitu juga perusahaan yang tergabung dengan Gapki hanya 64 perusahaan.
"Sedikit sedih juga melihat banyak yang belum memiliki kesadaran untuk bergabung dalam organisasi yang ada, karena apa yang diperjuangkan organisasi ini menguntungkan semua petani dan perusahan sawit. Sehingga kita butuh dukungan semua pihak terkhusus Kapolda Riau, apalagi 2020 diharapkan Riau bisa zero fire dan perusahan dan petani sawit lain bersatu dan sama sama memperjuangkan Riau jauh dari Karhutla," ungkapnya.
Ditempat yang sama Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi SH Sik Msi mengatakan, selama ini karhutla di Riau dipicu karena keberadaan sawit. Sementara itu, katanya persepsi itu harus dibuang karena sawit bukan sumber masalah terhadap kebakaran hutan lahan sementara tanpa disadari sektor ekonomi yang sangat menguntungkan saat ini adalah sawit.
"Sebenarnya saya ingin menginformasikan keprihatinan terhadap kebun sawit sementara banyak yang mengambil keuntungan dari sawit. Untuk itu bagaimana kedepannya bisa mengelola kebun sawit dengan baik tentunya cara yang baik juga, karena kita tahu ekonomi masysrakat Riau saat ini banyak bergantung pada sawit, " jelasnya.
Katanya seperti diketahui kebun Indonesia merupakan kebun terluas bahkan lebih luas dari Malaysia tapi kenapa harga sawit kita masih ditentukan oleh Malaysia. "Ini tantangan bagi kita dalam perspektif ekonomi dimana CPO merupakan minyak terbarukan dimana kita sedang menghadapi persaingan global sehingga kita harus bersatu padu untuk bisa berkontribusi seperti saat ini kepolisian ingin memberantas ninja sawit, harga sawit yang suka dipermainkan dan kebocoran minyak sawit disepanjang jalan," jelasnya .
Acara silaturahmi ini juga diisi dengan diskusi antara Kapolda dan ketua ketua asosiasi dan mencari sama sama jalan keluarnya. Terkhusus soal tumpang tindih lahan begitu juga permasalahan perizinan yang belum sepenuhnya digunakan. Diskusi Ini juga menyinggung masalah pajak PBB yang cenderung menurun dan perlu segera diselesaikan.(lin)