Kader Harus Bisa Akhiri Kepemimpinan Intimidatif
Wakorbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo. (Int)
JAKARTA - Wakorbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta semua kader dan elemen partai harus bertekad dan berani mengakhiri model kepemimpinan intimidatif.
Menurutnya, hal itu demi masa depan yang lebih baik serta Golkar harus mewujudkan demokratisasi tata kelola partai.
"Karut marut pengelolaan Partai Golkar tampak telanjang ketika semua elemen partai bersiap menyongsong pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) tahun 2019 ini. Benar-benar sarat friksi dan semuanya sudah menjadi pengetahuan publik karena diberitakan oleh pers," kata Bamsoet, Senin (2/12/2019).
Bamsoet melanjutkan, retak dalam tubuh Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh partai. Dalam konteks demokratisasi tata kelola partai, lanjutnya, Golkar praktis stagnan.
"Dan, kalau dihadapkan pada perubahan dan kemajuan zaman, Golkar lebih tepat disebut terus melangkah mundur. Partai ini selalu dicengkram oleh kepemimpinan intimidatif yang menjadi potensi kegagalan demokratisasi tata kelola," katanya.
Menuju Munas Partai Golkar pada 3-6 Desember 2019 di Jakarta, ada beberapa catatan penting yang patut digarisbawahi para kader. Pertama, katanya, baik sekarang maupun nantinya, Golkar tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.
Kedua, agar mampu menjadi penggerak demokrasi, Golkar harus menuntaskan demokratisasi tata kelola partai. Kemudian, agar demokratisasi tata kelola itu bisa berjalan, kepemimpinan intimidatif di tubuh partai harus segera dieliminasi.
"Ketiga, Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika pasca Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah. Sebab, pemerintah pada akhirnya hanya bisa mengakui satu DPP Partai Golkar. Tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar," tuturnya. (*)