Penyimpangan Beras Miskin Mencapai Rp5 Triliun
Beras Bulog. (Int)
JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyebut penyimpangan beras dalam Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mencapai Rp5 triliun. Penyimpangan itu berasal dari 'permainan' oknum yang menyerahkan beras kualitas jelek dan kuantitas sedikit.
"Ada preman-preman, BPNT ini dianggap proyek. Seharusnya terima beras 10 kilogram, sekarang harga 7 Kg. Disunat. Berasnya dibilang premium, padahal medium, apalagi ada beras yang sangat jelek dan bau," ujarnya dalam konferensi pers dengan sejumlah wartawan di Kantor Bulog Jakarta, Senin (23/9/2019).
Menurut dia, oknum-oknum yang melakukan penyimpangan terlanjur nyaman dengan program BPNT. Maklum, pemerintah mengalokasikan anggaran tidak sedikit.
Sekadar mengingatkan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk di dalamnya BPNT, sebesar Rp34,4 triliun pada 2019. Anggaran ini naik nyaris dua kali lipat dari tahun lalu sebesar Rp19,2 triliun.
"Ini prediksi kami ada penyimpangan Rp5 triliun per tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada mafia-nya. Ini akan kami ungkap bersama satgas mafia pangan," kata pria yang akrab disapa Buwas ini.
Tidak cuma penyimpangan, ia juga menyebut oknum-oknum yang mengusik lembaganya mengemas beras bantuan dengan bungkus yang bagus. Sebaliknya, baru-baru ini, beras jelek dan bau dikemas dengan cap Bulog.
Beras-beras itu tidak sesuai antara kualitas dengan isi di dalam kemasannya. "Penerima BPNT dirugikan. Tetapi, mereka harus terima. Kalau tidak dicoret dari BPNT, ini kan jahat betul," celotehnya. (*)