Instruksi Presiden (Inpres) soal sawit mendesak untuk segera diterbitkan. Itu karena makin kompleksnya persoalan sawit di luar negeri, dan belum satunya suara di berbagai kementerian yang ada. “Terbanyak mereka masih berwacana. Padahal ini waktunya kita untuk action. Tapi masing-masing masih saja terus melakukan itu dan mempertahankan ego sektoral. Ini tidak akan ketemu kalau membawa ego masing-masing kementerian,” kata Joko Supriyono pada Sawitplus.com. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Ketum GAPKI), Joko Supriyono, memang pemerintah sudah berjuang untuk komoditas strategis ini. Itu sangat rasional, karena sawit telah menyumbang negara setara Rp 230 triliun devisa. Pemerintah juga sudah melakukan kampanye positif sawit ke berbagai negara, dan mulai menjajaki untuk membuka pasar-pasar baru.  Namun karena sawit ini sudah terlalu lama dikampanyekan negatif, maka langkah itu saja, menurut Joko, tidaklah cukup. “Menurut saya, perlu dan mendesak untuk segera diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres). Dengan begitu ada panduan jelas  apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian,” kata Joko. Dalam banyak pertemuan dan GAPKI diundang sebagai pihak yang paling berkepentingan, masing-masing kementerian acap merasa lebih tahu soal sawit. “Kalau ingin tahu sawit, ya tanya kita (GAPKI) dong, atau Apkasindo. Makanya saya sering bilang dalam pertemuan itu, kalau tidak menguntungkan kita (GAPKI dan Apkasindo), ngapain kita ikut rapat,” kata Joko. Dari pertemuan-pertemuan yang terkesan kurang produktif itu, maka Joko berkesimpulan, bahwa hanya Inpres yang bisa memberi arah untuk memperjuangkan sawit sekarang dan masa depan. “Tanpa itu, maka akan terus muter-muter dan tak kunjung bekerja. Padahal ini sudah mendesak untuk dilakukan secara bersama-sama,” katanya. jss