Di antara sekian menteri yang bakal diganti itu, yang paling kentara adalah kinerja Siti Nurbaya, Menteri LHK. Dia ambigu. Itu karena terlalu ‘menyimpang’ jauh dari keinginan dan tujuan Presiden Jokowi. Kebijakannya terkesan tidak nasionalis dan lebih sebagai representasi asing ketimbang untuk rakyat negeri ini, utamanya dalam PP Gambut yang diterbitkan kementeriannya. PP ini tidak cuma akan mengosongi kantong rakyat, tetapi juga membuatnya jadi pengangguran dan mengundang kemarahan, amuk massa. Sebab jika itu urusan perut, maka tak ada yang bisa mengendalikannya selain membuat perut rakyat kembali terisi. Dan kebijakan itu menerbitkan ironi ketika Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pertanian ramai-ramai melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk menghapus kampanye hitam terhadap sawit. Bersama para Duta Besar Indonesia di Eropa, Amerika, Asia dan Afrika secara patriotis mengkampanyekan kelebihan sawit, justru itu dianggap negasi oleh institusi pemerintah di dalam negeri sendiri. Tidak salah jika banyak yang menjuluki kementerian LHK ini sebagai ‘sarang LSM’. LSM yang anti sawit. Padahal sawit memberi kontribusi negara Rp 200 triliun. Dan itu dalam bentuk devisa. Dan akibat kebijakan Kementerian LHK ini, tak salah pula jika banyak yang bingung melihat arah kebijakan pemerintah. Satu negara, satu presiden, tapi kebijakannya kok beda-beda. Ambivalen. Djoko Su’ud Sukahar |