Langkah Presiden Jokowi melakukan replanting sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) diapresiasi Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Viva Yoga Mauladi. Namun itu belum maksimal. Sebab dana pungutan BPDB hanya disalurkan 3% untuk replanting sawit. Harapan sekaligus instruksi Presiden Jokowi untuk replanting sawit kepada petani sawit rakyat harus direspon oleh pemangku kebijakan, utamanya adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Menteri BUMN. BPDP yang telah memungut uang kepada petani sawit, baik korporasi, mandiri, atau petani rakyat, harus mengembalikan dana pungutan itu kepada petani sawit rakyat melalui bantuan replanting secara lebih baik lagi. “Bayangkan, dari dana pungutan BPDP, hanya 3 persen dialokasikan untuk replanting, sisanya untuk subsidi pabrik biofuel. Ini tidak adil,” kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI pada Sawitplus.com. “Saya berharap Presiden Jokowi dapat menginstruksikan BPDP untuk mengubah rencana kerjanya dan lebih berpihak kepada petani sawit rakyat, “ tambahnya. Sebab menurutnya, jika hanus mengandalkan dana perkebunan dari Kementerian Pertanian, relatif kecil. Untuk itu BPDP dan Dirjen Perkebunan Kementan harus koordinasi dan integratif dalam hal pengelolaan sawit. Sekarang masih terpisah jauh, tanpa adanya sinkronisasi program dan target. “Saya berharap pemerintah dapat menyatukan BPDP dan Dirjen Perkebunan Kementan agar petani sawit rakyat dapat meningkatkan pendapatannya dan komoditas sawit Indonesia menjadi lebih hebat lagi untuk ekspor,” ujarnya. jss